Desa Runtu

Kabupaten Kotawaringin Barat
Provinsi Kalimantan Tengah

Loading

Sistem Informasi Desa Runtu

Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat

Statistik Pengunjung

Hari ini	:	77
Kemarin	:	244
Total Pengunjung	:	309.460
Sistem Operasi	:	Unknown Platform
IP Address	:	216.73.217.49
Browser	:	Mozilla 5.0

Tema Pro

DeNava v204.15

Pemerintah Desa

AKBAR MUSAFAR

Kepala Desa

AKBAR MUSAFAR, SH,. M.Ap

Sekretaris Desa

WAHYU FITRIANI

Kaur Umum dan Perencanaan

LUKI APRILANI

Kaur Keuangan

JUANDI

Kasi Pelayanan dan Kasejahteraan

RISKA

Staf Administrasi Desa

M. HENDRA DARMANSYAH

Staf Administrasi Desa

HENDRO SUDARYANTO

Staf Administrasi Desa

SALPIA ASMI

Petugas Keberaihan

HARUM MUSTIKA, S.Pd

Staf Administrasi Desa

Desa	:	Runtu
Kecamatan	:	Arut Selatan
Kabupaten	:	Kotawaringin Barat
Provinsi	:	Kalimantan Tengah
Kode Desa	:	6201022012
Kode Pos	:	74117
Alamat Kantor	:	Jl Raya Runtu RT 005

085821933423

[email protected]

Desa Runtu

Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat
Prov. Kalimantan Tengah

Desa Runtu

Hari Libur Nasional

Kenaikan Yesus Kristus

Hari
Jam
Menit
Detik

Info

Selamat Datang di Website Sistem Informasi Desa Runtu Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat

Berita Desa

Komentar Terbaru

Konten Populer

3.325 Kali
TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA...

1.014 Kali
Pemdes Runtu Salurkan Beasiswa Bagi Siswa Sekolah Dasar...

956 Kali
Babinkamtibmas Sambangi Kolam Ikan, Briptu Prabowo...

793 Kali
Dalam Rangka Pencegahan Stunting, Pemdes Berikan Vitamin...

786 Kali
Peraturan Desa Runtu tentang PPKM...

761 Kali
MANTAPP!! PEMERINTAH DESA RUNTU SELENGGARAKAN MUSYAWARAH...

697 Kali
MULAI TAHUN 2022 KEPALA DESA BERPRESTASI DIANUGERAHI...

Kategori

Berita Desa

03-03-2026 22:16:31

159 Kali

ADMINISTRATOR

Sebagai wujud transparansi pengelolaan Keuangan Desa maka Pemerintah Desa Runtu secara resmi merilis laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2025 ke publik.

Dasar hukum :

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana dirubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

PP Nomor 43 tahun 2014 (dan perubahannya).

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pengawasan Keuangan Desa.

Setelah merilis laporan realisasi APBDes ke publik, pemerintah desa berharap dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan membangun kepercayaan masyarakat (trust) atas pengelolaan keuangan desa. Hal ini juga bertujuan mendorong partisipasi aktif warga dalam pengawasan dan pembangunan, serta memenuhi amanat UU No. 6 Tahun 2014.

Meningkatnya Kepercayaan Publik (Trust):Dengan menunjukkan transparansi mengenai ke mana uang desa digunakan, pemerintah desa berharap masyarakat yakin bahwa anggaran dikelola dengan jujur.
Partisipasi Masyarakat:Diharapkan warga lebih aktif memberikan masukan atau saran untuk perencanaan anggaran di tahun berikutnya (Musrenbangdes).
Akuntabilitas dan Legitimasi:Menghindari fitnah atau kecurigaan negatif. Laporan ini menjadi bukti konkret bahwa program yang direncanakan benar-benar dijalankan.
Edukasi Warga:Agar masyarakat paham batasan anggaran desa dan menyadari bahwa tidak semua permintaan pembangunan bisa langsung dipenuhi karena keterbatasan dana.
Kepatuhan Regulasi:Memenuhi kewajiban undang-undang (UU Desa No. 6/2014) untuk menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan terbuka.